Site icon bigconstructions.co.id

Mendagri Minta 7 Daerah di Rebana Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Mendagri

Mendagri

Rebana Metropolitan, kawasan strategis yang mencakup tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat, terus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran masing-masing pemerintah daerah di kawasan Rebana untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan kelancaran arus investasi.

Seruan ini bukan sekadar ajakan biasa, melainkan sebuah pengingat bahwa pembangunan tidak bisa berjalan tanpa sinergi antarlembaga, terutama di kawasan yang dirancang sebagai episentrum industri masa depan.

Apa Itu Kawasan Rebana?

Definisi dan Wilayah Cakupan

Kawasan Rebana adalah singkatan dari Cirebon – Patimban – Kertajati, yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri, infrastruktur, dan logistik. Tujuh daerah yang tergabung dalam kawasan ini adalah:

  1. Kabupaten Cirebon
  2. Kota Cirebon
  3. Kabupaten Subang
  4. Kabupaten Majalengka
  5. Kabupaten Indramayu
  6. Kabupaten Sumedang
  7. Kabupaten Kuningan

Wilayah ini ditopang oleh tiga infrastruktur utama: Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, dan jalan tol strategis seperti Tol Cisumdawu. Ketiganya merupakan penggerak utama transformasi ekonomi kawasan Rebana.

Visi Pengembangan Rebana

Tujuan utama dari kawasan Rebana adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jabodetabek, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah timur Jawa Barat. Pemerintah Provinsi menargetkan Rebana menjadi magnet investasi baru yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Tegas dari Mendagri

Seruan untuk Menjaga Ekosistem Investasi

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke salah satu daerah di kawasan Rebana, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah diraih tidak boleh dianggap remeh. Tito menyebutkan, dibutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah, mulai dari bupati hingga wali kota, agar ekosistem investasi tidak terganggu oleh kebijakan yang tumpang tindih atau ketidaksiapan infrastruktur pendukung.

“Pertumbuhan ekonomi bukan datang begitu saja. Butuh kepastian hukum, layanan perizinan yang cepat, dan birokrasi yang ramah terhadap investor,” tegas Tito.

Peran Strategis Kepala Daerah

Menurut Tito, para kepala daerah di kawasan Rebana harus menjadi leader yang berpikir makro, bukan sekadar manajer wilayah administratif. Mereka diharapkan mampu melihat potensi lintas kabupaten/kota dan bekerja sama untuk menciptakan sinergi kawasan. Hal ini penting karena keberhasilan satu wilayah akan berdampak langsung pada wilayah lainnya.

“Kalau hanya berpikir sempit di wilayah masing-masing, potensi besar Rebana akan sulit diwujudkan,” kata Tito.

Tantangan dan Peluang Ekonomi di Kawasan Rebana

Infrastruktur yang Masih Berkembang

Meskipun Rebana memiliki keunggulan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati, masih ada tantangan besar dalam konektivitas antarwilayah. Beberapa ruas jalan belum memadai untuk mengakomodasi mobilitas barang dan manusia dalam skala industri.

Pemerintah daerah diminta aktif mempercepat proyek-proyek konektivitas, termasuk jalan penghubung antar kabupaten dan akses ke kawasan industri.

Harmonisasi Regulasi Daerah

Investasi yang lancar sangat bergantung pada kemudahan berusaha. Namun, perbedaan regulasi antar daerah sering kali menjadi hambatan. Untuk itu, Mendagri meminta adanya harmonisasi kebijakan yang mendukung percepatan perizinan, penyediaan lahan industri, dan pengembangan tenaga kerja.

“Kalau investor harus keliling tujuh kabupaten dengan aturan berbeda-beda, mereka akan berpikir dua kali,” jelas Tito.

Potensi SDM dan Pendidikan

Rebana memiliki bonus demografi yang bisa menjadi keunggulan jika dikelola dengan baik. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi dalam menyusun kurikulum pelatihan kerja yang relevan dengan sektor-sektor unggulan seperti logistik, manufaktur, dan teknologi informasi.

Upaya Pemerintah Daerah Menyambut Arahan Mendagri

Kabupaten Subang: Fokus pada Patimban

Sebagai tuan rumah Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang memegang peran penting dalam logistik ekspor-impor nasional. Pemerintah daerah setempat sedang mempercepat pembangunan kawasan industri penopang pelabuhan serta membangun kawasan perumahan pekerja.

Bupati Subang menyampaikan komitmen untuk menyederhanakan proses perizinan dan memperkuat kerjasama dengan investor Jepang dan Korea Selatan yang telah menunjukkan minat kuat di sektor otomotif dan logistik.

Kabupaten Majalengka: Mengoptimalkan Kertajati

Bandara Kertajati yang kini beroperasi penuh menjadi kebanggaan Kabupaten Majalengka. Dalam menanggapi arahan Mendagri, Pemkab Majalengka mempercepat pengembangan aerocity dan kawasan industri penyangga. Fokusnya adalah menjadikan Kertajati bukan hanya bandara penumpang, tetapi juga pusat kargo internasional.

Pemerintah setempat juga menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap pakai di sektor logistik dan pariwisata.

Kabupaten Sumedang dan Kota Cirebon: Menjadi Pusat Dukungan Pendidikan dan Budaya

Dua wilayah ini memiliki potensi berbeda namun saling melengkapi. Sumedang sebagai kota pendidikan bisa berkontribusi dalam menyediakan tenaga ahli, sementara Kota Cirebon yang dikenal dengan kekayaan budaya dan kulinernya menjadi hub pariwisata yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Rebana.

Kepala daerah masing-masing menegaskan kesiapan untuk berkontribusi dengan menyediakan fasilitas pendidikan vokasi dan memperkuat industri kreatif berbasis budaya.

Dukungan Pemerintah Pusat

Kolaborasi Lintas Kementerian

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Investasi akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, logistik, dan kemudahan investasi di Rebana.

Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan Rebana sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga percepatan pengembangan kawasan ini menjadi prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus dan Insentif

Pemerintah pusat juga telah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah-daerah yang proaktif menarik investasi. Hal ini termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan lingkungan, dan listrik, yang dibutuhkan kawasan industri dan pemukiman baru.

Masa Depan Rebana: Harapan dan Rencana Jangka Panjang

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, Rebana diproyeksikan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam satu dekade ke depan. Targetnya adalah menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi PDB wilayah sebesar 20–25%.

Pertumbuhan ekonomi kawasan juga diharapkan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rencana Tata Ruang Terintegrasi

Agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terintegrasi untuk kawasan Rebana. Dokumen ini akan menjadi acuan semua pihak dalam pembangunan berkelanjutan.

Smart Region dan Green Economy

Salah satu pendekatan yang kini dikembangkan adalah menjadikan Rebana sebagai smart region berbasis digitalisasi dan ekonomi hijau. Penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah industri, dan penerapan teknologi cerdas akan menjadi standar baru dalam pengembangan kawasan industri di Rebana

Exit mobile version